"SIMASKOT" Sistem Pertanian Berbasis Masyarakat Perkotaan

Rabu, 28 Februari 2018

Penyerahan Bantuan CSR Program Teras BRI Nusantara

Persiapan penyambutan Kepala Daerah bersama jajaran oleh Camat Landasan Ulin,Kepala UPT BPP Liang Anggang bersama seluruh jajaran dan anak-anak TPA. Dalam rangka Penyerahan Bantuan CSR Program Teras BRI Nusantara kepada masyarakat.

Kehadiran Walikota Banjarbaru bersama Ketua DPRD menjadikan acara ini semakin meriah dan sangat didukung oleh masarakat yang memerlukan bantuan terutama untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayah ini.
Penyerahan Bantuan CSR Program Teras BRI Nusantara merupakan perwujudan kerjasama antara BRI dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.

Peresmian Kampung Sayur dan Aula Pertemuan Gapoktan

Guna meningkatkan pembangunan di Kota Banjarbaru dan mewujudkan ketahanan pangan yang salah satunya adalah pemenuhan sayur mayur secara mandiri, sehingga bersama seluruh pemangku kepentingan terkait telah meresmikan keberadaan kampung sayur.
Rangka meningkatkan produksi sayur di Kota Banjarbaru adalah antara lain dilakukan dengan pembentukan kampung sayur yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Utara, dalam acara peresmian kampung sayur tersebut langsung dilaksanakan oleh Walikota Banjarbaru bersama dengan Ketua DPRD dan dihadiri juga segenap jajaran Pimpinan Daerah lainnya.

Begitu besarnya perhatian Kepala Daerah terhadap perkembangan komoditas hortikultura dalam hal ini sayur mayur, maka kedepannya diharapkan mampu mencukupi kebutuhan akan sayur yang terus meningkat, untuk itu perlunya sinergi antara semua pihak dalam meningkatkan perekonomian daerah terutama di sektor pertanian.

Selain dukungan Kepala Daerah tentunya, peran penting lainnya adalah keberadaan tempat berkumpul bagi para pelaku usaha dibidang pertanian menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan sektor pertanian, adanya kerjasama yang baik antara Kepala BPP Liang Anggang Kota Banjarbaru bersama jajaran dengan PPL Pertanian yang menjadi corong dalam menggemakan informasi dan teknologi pertanian dan adanya petani yang tekun dan ulet dalam bekerja tanpa lelah tentunya menjadi kebanggaan kita bersama untuk mewujudkan Banjarbaru yang berinovasi.

Jumat, 23 Februari 2018

Restorasi Lahan Gambut Kota Banjarbaru

Masyarakat dan lingkungan begitu membutuhkan restorasi lahan gambut untuk mengembalikan fungsinya ke semula dan menghadirkan sumber penghidupan bagi makhluk hidup.

Berbagai spesies flora dan fauna (termasuk mereka yang sudah langka) mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sehingga keanekaragaman hayati terjaga. Beberapa contoh di antaranya adalah ramin, keluarga meranti, kempas, kantung semar, beruk, kokah, dan buaya sinyulong.

Daya menahan air yang tinggi hingga 13 kali lipat dari bobotnya mampu menyangga hidrologi area di sekelilingnya. Dengan demikian, air dapat tersimpan tanpa perubahan keasaman yang signifikan dan sudah melalui penyaringan dari limbah berbahaya secara alami untuk kebutuhan masyarakat dan banjir dapat dicegah.

Lahan gambut mampu menambat karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Lahan gambut di Indonesia mampu menyimpan karbon setara emisi 17-33 miliar mobil pribadi setiap tahunnya. Karbon ini disimpan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah sehingga dapat dimanfaatkan kemudian sebagai sumber energi. Konsekuensinya, ini harus benar-benar dijaga sehingga tidak terbakar dan tidak mencemari atmosfer, potensi pencemarannya hingga 45% emisi gas rumah kaca total.

Lahan gambut yang terjaga memberikan kelancaran pada masyarakat dengan pekerjaan di hutan, yaitu beternak, berladang, berburu, menangkap ikan, dan memanfaatkan produksi kayu. Misalnya, menanam sengon bisa memberikan keuntungan mencapai Rp200 ribu untuk satu pohon. Dengan niat dan tekad yang kuat, melakukan agroforestri sambil menanam sengon bisa memberikan keuntungan hingga Rp11 juta per bulan.

Bagaimana bisa mewujudkan kembali lahan gambut yang sehat dan bermanfaat bagi Indonesia? Presiden kita, Bapak Joko Widodo, membentuk lembaga nonstruktural bernama Badan Restorasi Gambut (BRG) berlandaskan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 demi mewujudkan target 2 juta hektar restorasi lahan gambut pada 2020.

Mengingat kebutuhan dana yang tinggi (Rp30 juta per hektar lahan yang direstorasi), BRG membutuhkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat untuk ikut bergerak di tujuh provinsi : Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Restorasi ini tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi didukung dengan rancangan yang berkelanjutan dan riset pendukung sehingga hasilnya optimal dan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sekitar.

Pertama, lahan dibasahi kembali (rewetting) dan dibangun infrastruktur pendukung (penyekat lahan, embung, penyemprot secara manual, dan sumur bor) sehingga kelembaban senantiasa terjaga tanpa ada air yang mengalir ke tempat lain. Hal ini akan mendukung revegetasi ketika vegetasi alami yang sebelumnya ada di lahan tersebut kembali tumbuh dengan sendirinya. Misalnya, tumbuh kembalinya pohon galam di lahan gambut yang pernah terbakar. Vegetasi alami memang bisa dimanfaatkan, misalnya sang pohon galam. Daunnya bisa diolah sebagai bahan pembuatan minyak kayu putih dan batangnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Akan tetapi, akan lebih baik lagi jika lahan Sign in ini bisa dimanfaatkan secara maksimal bersamaan dalam kerangka perhutanan sosial.

Sejumlah lahan yang layak untuk diikutsertakan boleh diolah oleh masyarakat dengan tujuan menjaga kondisi lahan dan meningkatkan hajat hidup mereka. Lahan dijadikan media tanam, dijaga tinggi muka airnya sehingga senantiasa basah, dan ditanami tanaman pangan yang tak mudah terbakar serta tak merusak lahan (species adjustment), misalnya jagung, sagu, dan sayur-sayuran. Selain menjadi media tanam, lahan ini juga bisa dimanfaatkan untuk beternak.

Kota Banjarbaru menjadi prioritas program restorasi lahan gambut di Kalimantan Selatan karena bandar udara berada di kota itu sehingga terkena dampak besar jika terjadi kebakaran di lahan gambut. Banjarbaru sebagai salah satu dari lima kabupaten di Kalsel yang menjadi fokus restorasi lahan gambut karena dampak besar apabila aktivitas penerbangan terganggu.

Empat kabupaten lain yang menjadi sasaran program restorasi gambut yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Barito Kuala. Luasan lahan gambut di Banjarbaru memang relatif kecil jika dibandingkan empat kabupaten lain, tetapi karena ada bandara sehingga kebakaran di gambut harus diantisipasi. Program restorasi gambut yang sudah dijalankan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru yakni pembuatan kanal dan sumur bor di sekitar kawasan gambut.

Minggu, 28 Januari 2018

Pembinaan Penyuluh Dalam Mendukung Program KRPL




 





Program Teras BRI Nusantata

Program teras BRI Nusantata melalui Kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kelompok tani Kel. Laura kec. Liang Anggang



Sambutan Lurah Landasan Ulin Utara pada pelatihan anggota Kelompok Tani


 Penyampaian materi pelatihan

Peserta pelatihan

Suasana Pelatihan Praktek Pembuatan Pestisida Nabati


Minggu, 10 Desember 2017

Penyuluh Pertanian


Pembangunan pertanian diupayakan demi kesejahteraan kaum petani. Berbagai program-program atau kebijakan-kebijakan untuk peningkatan di berbagai kehidupan petani juga diupayakan, namun seiring dengan adanya upaya peningkatan tersebut, petani dihadapkan pada masalah-masalah yang seringkali muncul yaitu baik masalah secara teknis, ekonomis maupun sosial.

Petani tidaklah sendiri dalam menghadapi masalah tersebut. Petani mendapat bantuan dari pihak-pihak lain yaitu penyuluh atau mitra tani. Penyuluh bertugas sebagai fasilitator dimana penyuluh berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan petani. Sehingga peran penyuluh sangat diharapkan agar dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi petani.

Penyuluh sebagai fasilitator berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi petani salah satu caranya yaitu membuat administrasi penyuluhan. Administrasi berupa rencana-rencana pembukuan struktru organisasi yang jelas serta pembiayaan. Menurut Kaliski (1983) dalam Departemen Kehutanan (1996) mengartikan bahwa administrasi sebagai menejemen operasi atau salah satu fungsi menejemen untuk merencanakan, melaksanakn, mengorganisasi dan mengawasi fungsi-fungsi menejemen yang lain. Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin atau ”manejer”. Karena itu seorang pemimpin atau manejer sering pula disebut dengan istilah ”administrator”.

Dengan administrasi penyuluhan, kita akan lebih  diperjelas mengenai tugas-tugas dan fungsi penyuluhan. Adapun beberapa fungsi administrasi penyuluhan yang perlu diperhatikan adalah (1) Administrasi personalia, (2) kemudahan dan perlengkapan bagi penyuluhan, (3) administrasi keuangan, (4) pelaporan dan evaluasi, (5) hubungan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Stabilisasi Harga Pangan

Pemerintah berusaha menstabilkan harga menjelang natal dan tahun baru melalui Gerakan Stabilisasi Pangan dengan pendekatan terstruktur. Upaya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog menangani stabilitas harga pangan secara terstruktur perlu didukung dan diharapkan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan menurut pemerintah disebabkan permainan pedagang yang ingin ambil untung berlebihan. Untuk mencegah praktik itu, pemerintah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat petani dan penjualan di konsumen. Pangan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Hak itu harus dipenuhi, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Karena itu, pendekatan pemerintah tidak cukup hanya pada produksi dan distribusi, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkannya. Meskipun tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia membaik dari waktu ke waktu, masih ada 27,6 juta orang tergolong miskin. Pengeluaran rumah tangga miskin masih 73 persen untuk pangan sehingga menjaga stabilitas harga pangan tidak dapat bersifat temporer. Pendekatan komoditas dalam bentuk upaya swasembada pangan kini tampaknya tidak cocok lagi karena belum juga berhasil menstabilkan harga. Padahal, pendekatan ini telah mengerahkan segala sumber daya. Dalam kenyataan sumber daya, antara lain, lahan tidak selalu tersedia. Pendekatan komoditas juga menguntungkan konsumen mampu seperti pada subsidi BBM. 

Semen tara petani tidak meningkat kesejaht eraannya, terlihat dari nilai tukar petani yang tidak beranjak jauh dari 100. Pada sisi lain, upaya menciptakan harga terjangkau bagi konsumen juga tidak sepenuhnya terwujud. Harga di dalam negeri dapat lebih mahal daripada harga di pasar dunia sebab swasembada menihilkan impor. Pendekatan berbeda yang layak dipertimbangkan adalah pemenuhan gizi masyarakat. Dengan cara ini, produksi pangan didorong sesuai kondisi tiap wilayah, dari produksi hingga industri pengolahan. Pemerintah memfasilitasi agar petani dan wirausaha industri agro tumbuh dengan menyediakan infrastruktur jalan dan listrik desa, jaringan telekomunikasi, pasar rakyat dan daring, serta kredit. Kelebihan produksi dapat diperdagangkan antarwilayah, kalau perlu ke luar negeri. Jika kekurangan, bisa didatangkan dari luar wilayah. Yang dijaga, neraca perdagangan tidak defisit, petani dan konsumen sama-sama mendapat harga layak. Tugas pemerintah dalam penyediaan pangan fokus pada kelompok masyarakat yang kesulitan membeli pangan apabila komoditas itu dibebaskan pada mekanisme pasar.

e-skm
https://goo.gl/forms/efx5MTyVdEUHW4873
e-aduan e-bantu
https://goo.gl/forms/d2ryn2Ecr9e4AQJg1

SIMASKOT

BPP LA Dalam VIDEO

Info BPP LA 2018